Masyarakat Boyolali Mengecam Kegiatan Parade Nusantara Karena Berlaku Sesukanya

Ucok Simanjuntak | Kamis, 28-02-2019 | 19:36 WIB | 56 klik | Nasional
Masyarakat Boyolali Mengecam Kegiatan Parade Nusantara Karena Berlaku Sesukanya

Masyarakat Boyolali Mengecam Kegiatan Parade Nusantara Karena Berlaku Sesukanya

PortalSumbar - Boyolali, Masyarakat Boyolali sangat menyayangkan kegiatan parade nusantara yang akan berlangsung di Asrama Haji Donohudan Ngemplak, Kab Boyolali pada hari kamis s/d jumat, (28-01 Maret 2019). Informasi yang berhasil dihimpun, kegiatan tersebut akan menghadirkan tokoh nasional diantaranya Bapak Hatta Rajasa (mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia), bBpak kwiek Kian Gie (mantan Menko Ekonomi, Keuangan dan Industri), Bapak Rizal Ramli (mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian).

Diketahui bahwa dalam acara tersebut adalah Deklarasi Nusantara Reborn dengan pengukuhan Bpk. Hutomo Mandala Putra, SH sebagai pembina Nusantara (Partai Berkarya.red).

Seperti kita lihat, di sepanjang pagar asrama haji banyak terdapat bendera dan umbul - umbul, masyarakat juga mengecam perilaku pemasangan bendera dan umbul-umbul di depan rumahnya yang tanpa sepengetahuan mereka, sepertinya, spanduk bisa dipasang seenaknya, menurut kehendak pemasang, tanpa harus mempertimbangkan masyarakat umum yang akan membaca konten dari spanduk tersebut.

Menurut informasi yang saya peroleh dari laman online twindoadvertising.com, pemasangan spanduk tidak boleh bertentangan dengan norma: kesopanan, keagamaan, keamanan, ketertiban, kesusilaan, bangsa, dan budayak (5K+2B). Selain itu, juga harus harus memenuhi persyaratan keindahan dan memprioritaskan tata ruang kota. Spanduk yang tidak berizin juga berpotensi untuk dicopot maksimal dalam waktu 48 jam sejak spanduk terpasang, yang dilakukan oleh Satpol PP setempat.

Jika kita merujuk pada peraturan Nomor 15 tahun 2013, tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR/ DPRD dan DPD RI. Dalam peraturan tersebut, salah satunya memuat tentang penempatan alat peraga kampanye partai politik dan calon anggota legislatif. KPU melarang alat peraga di pasang di tempat ibadah atau tempat umum lainnya.

Alat peraga kampanye juga tidak ditempatkan di lokasi pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan," bunyi peraturan KPU tersebut seperti dikutip laman KPU.go.id. Dalam peraturan tersebut tersebut juga ditulis, peserta pemilu dapat memasang alat peraga kampanye di luar ruangan dengan ketentuan baliho atau papan reklame hanya diperuntukan bagi satu partai politik untuk satu desa atau kelurahan.

Partai dan calon anggota DPD diperkenankan memasang bendera dan umbul pada setiap zona, atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP provinsi dan atau KPU/KIP kabupaten/kota bersama pemerintah daerah.

Saat dihubungi tim di lapangan untuk meminta konfirmasi, Nur Rokhnan selaku Ketua Panitia tidak dapat tersambung dan juga Widodo selaku sekretaris Panitia juga tidak dapat dihubungi.

Hal ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari pihak yang membuat spanduk, para penentu kebijakan (otoritas yang berhak membuat keputusan), termasuk peran serta masyarakat untuk melaporkan sekiranya ada spanduk bermuatan negatif atau sudah melewati batas waktu perizinan serta pemasangan spanduk yang tidak berizin.

Akhirnya, mari bersama-sama kita berperan aktif dalam menciptakan ketenangan dan kenyamanan dalam masyarakat. Jadikanlah perbedaan sebagai perekat persatuan dan kesatuan, bukan sebagai pemisah atau penghancur kerukunan yang selama ini terjalin.(ES)

Install aplikasi Portal Sumbar app di Google Play

Komentar