Mal Pelayanan Publik Padang Terus Disempurnakan

Rahmat | Minggu, 10-02-2019 | 14:48 WIB | 144 klik | Provinsi Sumatera Barat
Mal Pelayanan Publik Padang Terus Disempurnakan

Mal Pelayanan Publik Padang Terus Disempurnakan

Setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Padang di Pasar Raya Padang, Jumat (8/2/2019), Ombudsman menemukan cukup banyak catatan. Catatan dari lembaga pengawas penyelenggaraan publik itu pun menjadi masukan berharga bagi Pemerintah Kota Padang dalam menyempurnakan MPP di daerahnya.

"Masukan, kritikan, dan saran perbaikan dari Ombudsman sudah kami catat dan kami maklumi. Hal tersebut tentunya menjadi bagian dari upaya yang akan kami lakukan untuk penyempurnaan pengoperasian MPP tersebut," ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, Rudy Rinaldy, Sabtu (9/2/2019).

Galibnya, MPP Kota Padang di Pasar Raya Padang memiliki dimensi ganda. Diantaranya yakni memberikan kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat dan para pengusaha agar efisien dan efektif dalam mengurus perizinan. Apalagi pasar merupakan tempat jual beli, sekaligus lokasi transaksi bisnis yang berhubungan dengan unit-unit usaha masyarakat luas.

"Karena itu MPP kita letakkan di lokasi ini, agar masyarakat dapat mengurus dokumen perijinan, sekaligus melakukan urusan yang lain pada lokasi dan kawasan yang sama," jelas Rudy Rinaldy.

Ditemukannya kekurangan oleh Ombudsman bukan berarti Pemko Padang tidak mau tahu. Pemko Padang justru terus menyempurnakan MPP tersebut.

"Semuanya tentu sedang dalam proses penyempurnaan untuk lebih baik," tegas Rudy Rinaldy.

Untuk kelengkapan di MPP, Dinas PMPTSP terus berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan selaku pengelola asset. Penyempurnaan di bagian dalam MPP di Pasar Raya masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan.

"Kita tahu bahwa belanja penyempurnaan bagian dalam MPP baru dapat dimulai jika DPA sudah disahkan dan uang persedian sudah ditransfer. Pekerjaan penyempurnaan baru dapat dilakukan apabila persyaratan administrasi diselesaikan terlebih dahulu," tukuk Rudy Rinaldy.

Dalam catatan Ombudsman saat sidak, tidak ditemukan fasilitas bagi kaum disabilitas. Rudy Rinaldy menyebut bahwa penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus akan difasilitasi melalui lift khusus dari lantai I langsung menuju lantai IV.

"Pengadaan lift tersebut juga berada di Dinas Perdagangan. Saat ini sedang dalam proses pengadaan. Sedangkan bagi yang membawa kendaraan dapat langsung memanfaatkan ramp menuju fasilitas parkir yang cukup luas di lantai atas," terang Rudy.

Ditemukannya personil salah satu dinas yang tidak berada di tempat pada saat jam pelayanan, diakui Rudy Rinaldy. Kepala DPMPTSP ini menerangkan bahwa seluruh personil yang bertugas di MPP Padang tidak seluruhnya berada di bawah kendali dan kewenangan DPMPTSP. Seluruh personil yang bertugas masih berstatus sebagai personil organisasi induk masing-masing. Bahkan seluruh personil sudah menyatakan komitmen untuk melaksanakan tugas masing-masing di MPP sesuai dengan fungsinya.

"Biasanya personil tersebut tiba di MPP tepat waktu. Mungkin saja pada saat sidak, personil tersebut melakukan tugas lain terlebih dahulu dari pimpinan masing-masing, baru kemudian datang ke MPP. Kami juga sudah melakukan koordinasi tentang hal ini dan mudah-mudahan ke depan semua personil yang ditugaskan datang tepat waktu," tuturnya.

Siapkan Seluruh Informasi.

Sementara itu, Pemko Padang saat ini sedang menyiapkan semua jenis papan informasi, bagan alir dan banner. Bahkan Pemko Padang juga tengah menyiapkan informasi-informasi secara online yang dapat diakses melalui website DPMPTSP. Melalui aplikasi "SAPO RANCAK", masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi. Masyarakat pengguna aplikasi "SAPO RANCAK" juga dapat mengurus perijinan secara online.

"Aplikasi 'SAPO RANCAK' sudah kami launching 2 Mei 2018, mendahului launching online Single Submission milik pemerintah pusat," sebut Rudy.

Aplikasi "SAPO RANCAK" juga sudah terintegrasi dengan aplikasi "SIAK" di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Hal ini tentunya akan sangat memudahkan masyarakat yang sedang melakukan pengurusan perijinan secara online. Bahkan tidak lama lagi, aplikasi milik Pemko Padang akan terintegrasi dengan data kependudukan nasional yang menambah kemudahan bagi masyarakat, terutama mereka yang berdomisili di luar Kota Padang yang akan melakukan usaha di Padang.

"Pada intinya, catatan perbaikan dan saran dari Ombudsman tersebut akan segera kami tindaklanjuti demi meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masyarakat. Esensi dibentuknya MPP di Kota Padang adalah ingin memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat. Jika pada hari ini masih ditemukan banyak kelemahan, hal itu akan segera diperbaiki dan dilengkapi," pungkas Kepala DPMPTSP Kota Padang itu.(Charlie Ch. Legi )

Install aplikasi Portal Sumbar app di Google Play

Komentar

Berita Provinsi Sumatera Barat