Neoliberalisme dalam Ekonomi Indonesia

Ucok Simanjuntak | Rabu, 01-01-2020 | 19:05 WIB | 37 klik | Nasional
Neoliberalisme dalam Ekonomi Indonesia

Fitri, mahasiswa Pascasarjana fisip Unand

Oleh: Fitri Al Shibi
Mahasiswa Pascasarjana FISIP Universitas Andalas

PortalSumbar.com - Padang, Saat ini perkembangan globalisasi sedang berkembang sangat pesat di berbagai aspek. Perkembangan globalisasi ini menjamin adanya kesejahteraan bersama bagi Negara Negara dengan perdagangan bebas, komunikasi lintas budaya, kemudian kerja sama yang akan slaing menguntungkan.

Premis globlisasi memang di lihat dari beberapa persepektif yaitu: pro globalis, netral dan juga kontra globalis ketiga persepsi ini memiliki pemahaman berbeda dalam melihat globalisasi yang dilihat sebagai fenomena politik yang tidak bisa berbantahkan lagi untuk di hindari.

Perkembangan globalisasi ini sering pula diidentikan dengan neoliberalisme, praktik neoliberalisme ini tideak saja menuai banyak kritikan tapi juga penerimaan yang tidak merata di seluruh dunia. Hal ini menjadi sulit karena penerapan konsep ini di anggap tidak adil dan bertolak belakang dengan idiologi masyarakat Indonesia.

Baca juga :Saatnya Generasi Muda Bijak Menggunakan MEDIA SOSIAL

Ide pokok neoliberalisme ini dari Mazhab Freiburg yaitu konsep 'soziale marktwirtschaft' social market economi' atau yang lebih di kenal dengan' ekonomi pasar sosialis' di mana sistem ekonomi yang bebas dan di jaga oleh berbagai regulasi yang dikembangan oleh pemerintah.

Namun pada penerapannya pemerintah tidak memiliki wewenang besar dalam menghadapi ini, neoliberalisme tetap membutuhkan pemerintahan hanya untuk sebagai penjaga jikakalu neoliberalisme ini tidak berjalan dengan konsep yang sudah di atur. Pola pikir neoliberalisme ini mengatur peraturan ekonomi harus sesuai dengan sektor yang, tidak sebaliknya, kemudian apapun yeng dapat menghalangi perkembangan sektor ekonomi ini harus di hilangkan baik itu peraturan dan undang-undang pemerintah.

Hal-hal tersebut berdampak kepada terhambatnya Negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, kedaulatan kesatuan dan kelestarian lingkungan hidup yang dianggap bahwa kebijakan ini dapat menghambat perkembangan ekomoni.

Kebijakan neoliberalisme di Indonesia semakin tidak bisa di kendalikan lagi dengan masuknya IMF dalan penataan ekonomi sejak akhir tahu 1997. Memulai dengan control yang sangat ketat, IMF memaksa Indonesia menjalakan kebijakan neoliberalisme dan akhirnya neoliberalisme masih terjadi hingga saat ini.

Baca juga :SMART BERMEDIA SOSIAL

Tujuan memasukan IMF ke Indonesia dikarenkan kemerosotan nilai rupiah dan dengan harapan dapat memulihakan perekonomian di Indonesia. Kerjasama ini membantu Indonesia dalam mencairkn dana talangan yang di sedikanoleh Imf namun Indonesia wajib melaksakan kebijakan Konsesnsus Washington melalui pendanda-tanganan Latter Of Intet (LOI) di masa isi dalam kesepakatan ini adalah menghapuskan subsidi untuk bahan bakar minyak, dan memberikan peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell, begitupun dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indonsat, Telkom, BNI, Aneka Tambang dan PT. Tambang Timah.

Ancaman neoliberalisme di nilai semakin besar dengan berlakuknya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang mulai di resmikan akhir tahun 2015, dengan tujuan untuk meluaskan hegemoninya, khususnya Negara-negara berkembang, termasuk Indonesi. Dampaknya Indonesia akan di kuras segala-galanya, seperti sektor-sektor mulai di cengkram dan makan habis oeh asing. Dampak lain neoliberalisme ini di anggap tidak hanya akan membuat yang kaya semakin kaya dan yang mikis semakin tertidas karena kekuasannya sudah di batasi, ketimpangan sosial akan terus melebar, penangguran semakin meningkat dan tingkat kemiskinan akan semakin tinggi.

Neoliberalisme juga di kenal dengan Kompeni gaya baru Indonesia karena neoliberalisme mengambil hasil tambang Indonesia baik itu minyak, gas, emas, perak, tembaga, batubara dan masih banyak lagi hasil bumi yang nyatanya di kuasi oleh perusahan asing, haslinya Indonesia yang memilikinya puntidak dapat merasaka hasil bumi yang di miikinya.

Baca juga :Efektivitas Komunikasi Interpersonal dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Pada Pasutri Dual Earne

Selain itu sungai-sungai atau udara yang tercemar akibat aktivitas ini tidak di hiraukan karena keterbasan Negara dalam bertidak sehingga masyarakatlah yang akan mendapatkan dampak lebih besar.

Dampak lebih jauh lagi adalah eksploitasi pada masyarakat, dikarenakan karena Negara sudah tidak memiliki apa-apa lagi, akhirnya Negara mulai menghisap rakyatnya sendiri melalui pajak dan cara-cara lainnya.(*)

Install aplikasi Portal Sumbar app di Google Play

Komentar